Jakarta, Portalnusantaranews.id – Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah pilar utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi mencapai 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, para pelaku UMKM terus menghadapi tantangan seperti bahan baku mahal, perizinan yang rumit, hingga persaingan pasar yang ketat.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengambil berbagai langkah strategis untuk mendukung perkembangan UMKM. Salah satunya adalah mendorong perbaikan ekosistem digital agar pelaku UMKM dapat memasarkan produk secara online dengan cakupan pasar yang lebih luas.
Selain itu, DPR mendukung program integrasi ekosistem ultra mikro melalui kerja sama dengan BUMN seperti Bank Rakyat Indonesia dan Pegadaian untuk memudahkan akses permodalan. Upaya memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan sektor swasta juga terus dilakukan guna menciptakan iklim bisnis yang kondusif bagi UMKM.
Berbagai tantangan UMKM terungkap melalui pengalaman langsung para pelakunya. Rizka Fadillah, pelaku UMKM di bidang fashion anak, mengungkapkan sulitnya bersaing di pasar online karena banyak produk dijual dengan harga sangat murah.
“Kadang harus menekan keuntungan agar harga bisa bersaing. Tapi untuk kualitas, kita tetap berusaha unggul,” ujarnya. Rizka juga berharap pelatihan UMKM lebih beragam dan tidak hanya fokus pada bidang kuliner.
Sementara itu, Mpi Razan, pelaku UMKM di bidang minuman rempah-rempah, menghadapi kendala bahan baku yang fluktuatif. “Harga jahe dan gula sering naik turun, membuat perencanaan usaha jadi sulit,” katanya. Razan juga berharap regulasi seperti izin mendirikan bangunan (IMB) lebih dipermudah, terutama bagi UMKM yang menjalankan usaha di lokasi terpisah dari tempat tinggal.
Rachelthera Triyati, Ketua Umum Galeri Etnik Nusantara, menyoroti tantangan terkait ketekunan para pelaku UMKM. “Banyak yang kurang setia menjalankan usaha, sehingga sulit mendapatkan kepercayaan untuk akses permodalan,” jelasnya.
Siti Nurjanah, pengamat UMKM, menekankan pentingnya literasi keuangan untuk membantu UMKM mengelola modal dengan lebih baik. “Akses permodalan saja tidak cukup, pelaku UMKM harus dididik agar mampu mengelola modal dengan bijak,” katanya.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya kemudahan perizinan, sertifikasi halal, dan standar ekspor untuk produk-produk tertentu. “Pemerintah perlu menargetkan pelatihan yang terukur sesuai kebutuhan daerah dan produk unggulan,” tambahnya.
Pelaku UMKM berharap DPR terus mendorong kebijakan yang mempermudah akses modal, perizinan, dan regulasi lainnya. Dukungan ini diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan UMKM sehingga mampu berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.
Dengan sinergi antara pelaku UMKM, DPR, dan pihak terkait lainnya, Indonesia dapat mewujudkan ekosistem usaha yang inklusif dan berkelanjutan.(SALSA)
