Jakarta, Portalnusantaranews.id – 23 Desember 2024 Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menghadapi tantangan yang semakin berat seiring diberlakukannya kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% tahun depan.
Kebijakan ini diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Nomor 7 Tahun 2021. Menghadapi kondisi ini, para pelaku UMKM berharap adanya dukungan konkret dari DPR dan pemerintah dalam bentuk pelatihan, permodalan, serta penguatan pemasaran.
Tantangan dan Harapan Pelaku UMKM
Keanu, pelaku UMKM di bidang makanan, menyoroti kendala utama berupa kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten serta strategi pemasaran yang efektif. Menurutnya, meskipun produk sudah berkualitas, keterbatasan akses ke pasar membuat UMKM sulit berkembang.
Ia berharap DPR dapat mendorong pemerintah untuk menyediakan pelatihan pemasaran yang berkelanjutan.
“UMKM sudah banyak yang keren-keren. Tapi masalah marketingnya yang bikin produk belum dikenal masyarakat. Pelatihan pemasaran sangat membantu,” ujarnya.
Sementara itu, Fauzan, pengelola agensi kreatif untuk UMKM, menyoroti kurangnya platform pemasaran bagi UMKM. Ia berharap pemerintah memperbanyak program seperti pameran dan bazar untuk membantu UMKM memperluas pasar.
Analisis dan Rekomendasi Pengamat
Pengamat UMKM, Siti Nurjanah, menilai tantangan UMKM bukan hanya pada pemasaran, tetapi juga literasi keuangan, perizinan, dan standar produk untuk ekspor. Ia mendorong pemerintah untuk mengadakan pelatihan terukur yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik tiap daerah.
“Pelatihan harus terarah. Produk unggulan daerah apa yang ingin ditonjolkan? Pemerintah juga harus mengatur peran swasta dan perguruan tinggi agar tidak tumpang tindih,” ujarnya.
Abdul Rahim, Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM, menyebut daerahnya telah melakukan branding produk unggulan berbasis geografis. Kolaborasi dengan PT Pos Indonesia bahkan memungkinkan pengiriman produk dengan biaya lebih murah. Namun, ia mengakui kendala terbesar tetap pada pemasaran, terutama bagi UMKM di wilayah terpencil.
“Kami di Pulau Belitung punya pasar lokal terbatas. Pemasaran menjadi kendala utama, selain modal dan bahan baku,” ungkapnya.
DPR sejauh ini telah menyalurkan bantuan langsung dan mendorong pemerintah untuk memberikan pelatihan, pembinaan, serta akses permodalan bagi UMKM. DPR juga aktif mendukung pengembangan ekosistem digital untuk membantu UMKM bersaing di pasar yang semakin kompetitif.
Dengan tantangan yang kian kompleks, kolaborasi antara DPR, pemerintah, dan pelaku usaha diharapkan dapat memperkuat posisi UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.(Salsa)
