PORTAL NUSANTARA NEWS.id, Sampang – Publik kembali menyoroti berbagai proyek strategis di Kabupaten Sampang, salah satunya pembangunan lapangan sepak bola di Jl. Imam Bonjol, Kelurahan Dalpenang, Sampang, Madura, Jawa Timur.
Baru saja rampung, proyek yang menelan anggaran miliaran rupiah ini menuai kritik tajam akibat berbagai kejanggalan dan hasil fisik yang dinilai tidak memuaskan.
Hasil pantauan tim investigasi pada Minggu (29/12/2024) di lokasi mengungkapkan sejumlah masalah serius. Pada bagian saluran U-DITCH, ditemukan pemasangan yang tidak sesuai standar.
Beberapa material tampak pecah, sambungan antar segmen longgar, dan perekat yang seharusnya digunakan tidak diaplikasikan dengan baik. Hal ini memunculkan dugaan pengerjaan proyek hanya mengejar tenggat waktu kontrak tanpa memperhatikan kualitas hasil akhir.
Tak hanya itu, rumput lapangan yang diklaim sebagai jenis khusus dari Malang pun menjadi sorotan. Sebagian besar area terlihat kering dan tidak terawat, meskipun saat ini sedang musim hujan dan lapangan belum digunakan secara resmi. Temuan ini memunculkan pertanyaan besar mengenai pemeliharaan dan manajemen proyek.
Ketua DPD BIN Jawa Timur mengomentari bahwa berbagai masalah ini mencerminkan lemahnya pengelolaan proyek strategis di Kabupaten Sampang selama tahun 2024.
Fenomena ini menjadi preseden buruk yang menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Selain masalah konstruksi, ditemukan pula ketidaksesuaian dalam instalasi daya listrik. Berdasarkan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tercantum di laman LPSE, daya listrik yang seharusnya terpasang adalah 16.600 VA.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan daya yang terpasang hanya 10.600 VA. Selisih 6.000 VA ini menjadi tanda tanya besar yang memerlukan pertanggungjawaban.
Menanggapi kejanggalan ini, Disporabudpar Sampang diminta untuk tidak terburu-buru menyetujui Provisional Hand Over (PHO).
Evaluasi menyeluruh dan transparan harus dilakukan untuk memastikan semua pekerjaan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan.
“Proyek ini tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga menjadi cerminan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat,” ujar Ketua DPD BIN Jawa Timur.
Pembangunan yang berkualitas harus diukur dari ketahanan dan manfaat jangka panjangnya, bukan hanya dari penyelesaian tepat waktu.
Jika berbagai kejanggalan ini diabaikan, maka akan memberikan preseden buruk bagi pengelolaan proyek strategis di Kabupaten Sampang.(Pnn)
Penulis: ABU
