Hukum  

Dugaan KKN Proyek APBD Milyaran di Kabupaten Sampang, L-KPK Siapkan Laporan Resmi

Portal Nusantara News.id, Sampang – Permasalahan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sampang Tahun 2024 terus menjadi sorotan.

Memasuki tahun 2025, berbagai proyek strategis yang didanai miliaran rupiah masih menyisakan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Minggu 19/01/25.

Keterlambatan pelaksanaan proyek di berbagai kecamatan semakin mempertegas indikasi adanya dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Sejumlah laporan media online telah memviralkan isu ini, membuat berbagai pihak semakin tajam menyoroti dugaan kolusi dalam proses pelaksanaan proyek tersebut.

Proyek strategis pemerintah daerah dengan anggaran fantastis justru kompak mengalami keterlambatan penyelesaian, meski sudah melewati batas kontrak.

Samhari, Direktur Indonesia Analisys Politic and Policy Consulting (IDEA), menyampaikan keprihatinannya terhadap proyek-proyek APBD 2024 yang belum selesai hingga awal 2025. “Ini sangat aneh mengingat pihak pelaksana seharusnya sudah memiliki pengalaman. Dugaan kongkalikong dalam proses lelang semakin menguat jika pihak berwenang tidak memberikan sanksi tegas kepada pelaksana yang melanggar kontrak,” ujar Samhari.

Senada dengan itu, Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (LKPK) Mawil Sampang juga mengungkapkan temuan indikasi kolusi.

Ketua LKPK, H. Suja’i, SH, menyebut adanya ketidaksesuaian dokumen kontrak dengan pelaksanaan di lapangan. Ia menambahkan bahwa ada indikasi kuat persekongkolan untuk menentukan pemenang lelang serta dugaan monopoli proyek melalui pinjam CV.

“Temuan kami menunjukkan adanya potensi pelanggaran serius yang mengarah pada kolusi dan persekongkolan untuk menguntungkan kelompok tertentu, mulai dari proses awal lelang hingga pelaksanaan proyek,” kata Suja’i.

Namun, hingga berita ini diturunkan, Kabid Barjas Kabupaten Sampang, Samsul, belum memberikan konfirmasi terkait permasalahan ini.

Publik kini menunggu tindakan tegas dari pihak berwenang untuk menyelesaikan persoalan ini dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan APBD yang transparan dan akuntabel.(Pnn)

Exit mobile version