Portal Nusantara News.id, Bangkalan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC) sebagai bentuk jaminan atas akses layanan kesehatan bagi seluruh warga masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Bangkalan, Fauzan Ja’far, seusai memimpin rapat koordinasi bersama BPJS Kesehatan pada Kamis (12/6/2025).
“Kami tetap berkomitmen agar UHC ini terus berjalan. Program ini sangat membantu masyarakat, terutama dalam hal pelayanan kesehatan,” ujarnya.
Fauzan menjelaskan bahwa program UHC yang telah berjalan selama kurang lebih tiga tahun ini terbukti efektif meningkatkan akses layanan kesehatan. Namun, hasil evaluasi menunjukkan adanya ketimpangan dalam penerima manfaat, di mana banyak peserta berasal dari kalangan masyarakat mampu meskipun tercatat sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Ketika data UHC disinkronkan dengan data kemiskinan, ternyata yang menikmati layanan ini banyak yang sebenarnya mampu, bukan masyarakat miskin,” jelas Fauzan.
Lebih lanjut, Pemkab Bangkalan juga menemukan indikasi penyalahgunaan program oleh warga luar daerah yang memalsukan identitas kependudukan agar bisa mengakses layanan kesehatan gratis.
“Banyak masyarakat dari luar Bangkalan yang karena ingin mendapat layanan kesehatan yang cepat dan mudah, mengubah data KTP agar terlihat sebagai warga Bangkalan. Ini tentu membebani anggaran kami,” tambahnya.
Sebagai respons atas persoalan tersebut, Pemkab telah menerbitkan Peraturan Bupati yang mengatur syarat domisili minimal enam bulan, yang dibuktikan melalui tanggal cetak KTP, bagi penerima manfaat UHC.
Dari sisi pendanaan, Fauzan menyampaikan bahwa Pemkab telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp55 miliar untuk pembiayaan program UHC pada tahun ini. Namun, sekitar Rp7 miliar di antaranya digunakan untuk membayar utang dari tahun sebelumnya, menyisakan Rp48 miliar sebagai dana efektif.
Selain itu, Fauzan juga mencatat adanya penambahan peserta baru sebanyak 4.000 jiwa per bulan, yang berpotensi membebani kapasitas anggaran.
“Kami yakin jika pelaksanaannya kita atur lebih ketat, maka tren kenaikan peserta bisa ditekan dan dana Rp48 miliar ini bisa mencukupi hingga akhir tahun,” pungkasnya.(Pnn)
