Portal Nusantara News.id, Jakarta, akhir Mei 2026. Gedung Paripurna DPR riuh rendah, namun satu kalimat dari Presiden Prabowo Subianto membuat hadirin tertegun: selama puluhan tahun, Indonesia sesungguhnya dirampok secara sistematis lewat jalur ekspor. Angkanya mencengangkan: Rp15.400 triliun; uang yang hilang diam-diam dari perputaran ekonomi bangsa sepanjang tiga dekade terakhir.
Kebocoran raksasa ini bermula dari sebuah celah yang disalahgunakan: manipulasi harga atau under-invoicing. Caranya rapi namun sederhana: komoditas unggulan seperti batu bara dan minyak sawit dijual ke perusahaan cangkang di luar negeri dengan harga sangat murah, lalu dijual kembali ke pembeli sesungguhnya di pasar global dengan harga wajar. Selisih keuntungan yang besar itu mengendap di luar negeri, tak pernah pulang ke tanah air.
Praktik ini tumbuh subur sejak awal 1990-an, didorong perbedaan tarif pajak dan kelonggaran arus modal pasca krisis. Jejaknya terlihat dari kasus-kasus besar, mulai dari korporasi sawit (2005) hingga raksasa tambang (2019); namun pola utuhnya sulit terungkap metode konvensional. Baru ketika pemerintah mengerahkan teknologi kecerdasan buatan (AI) ke dalam tumpukan data transaksi, segalanya menjadi terang: algoritma mampu menelanjangi anomali harga, memetakan jejaring kepemilikan tersembunyi, dan membuktikan bahwa skema ini berulang terus menerus dengan pola yang sama persis.
Tak ingin memberi ampun lebih lama, pemerintah menerbitkan PP No.24/2026 dan aturan turunannya, sekaligus menunjuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai gerbang tunggal pengawasan ekspor. Mulai 1 Juni 2026, kran kebocoran itu resmi ditutup. Bagi Indonesia, ini adalah langkah memulihkan haknya sendiri; bagi para pelaku, tamatlah riwayat keuntungan gelap mereka.(pnn)
Oleh: Adi Suparto
