Portal Nusantara News.id–Bangkalan AUMA Tolak MoU PT Wiraraja Madura Industrial Estate, Minta BASSRA Tinjau Ulang Aliansi Ulama Madura (AUMA) resmi menyampaikan masukan tertulis kepada Badan Strategis dan Sumber Daya Regional (BASSRA) terkait penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pengembangan Kawasan Industri PT Wiraraja Madura Industrial Estate antara Indonesia dan Tiongkok.
Dalam surat bertajuk “Masukan AUMA Kepada BASSRA” yang ditandatangani Habaib, Ulama dan Tokoh Madura dari 4 kabupaten di Madura, AUMA meminta BASSRA menolak pelaksanaan kesepakatan tersebut.
“Penolakan ini bukan berarti menolak pembangunan dan investasi, tetapi merupakan sikap kehati-hatian untuk memastikan bahwa setiap pembangunan dilakukan pada waktu yang tepat, melalui kajian yang terbuka, melibatkan masyarakat, serta memberikan jaminan manfaat dan perlindungan bagi masyarakat Madura,” tulis AUMA.
6 Poin Keberatan AUMA
AUMA mencatat 6 alasan utama penolakan.
Pertama, pengalaman studi banding era Presiden BJ Habibie ke Batam menunjukkan dampak mudarat dari industrialisasi.
Kedua, kemaslahatan masyarakat harus jadi prioritas utama, bukan semata besarnya investasi.
Ketiga, AUMA khawatir masyarakat Madura hanya jadi penonton di tanah sendiri. Hal ini bertentangan dengan slogan BASSRA “Jangan membangun di Madura tapi bangunlah Madura” dan prinsip “Manusiawi, Indonesiawi, Madurawi dan Islami”. Madura juga telah dideklarasikan sebagai “Serambi Madinah” pada 2006.
Keempat, AUMA menyoroti konflik di Rempang, Morowali, Kolaka, dan PIK 2 yang melibatkan perusahaan asal Tiongkok. “Keberadaan TKA asal Tiongkok dalam jumlah besar berpotensi menimbulkan ketimpangan penguasaan lapangan kerja, posisi strategis, serta pengusiran dan perampasan hak atas tanah,” tulis AUMA. Mereka juga khawatir meningkatnya peredaran narkoba dan persoalan sosial-budaya.
Kelima, AUMA menyebut agenda pembentukan Provinsi Madura masih berproses sehingga arah tata kelola perlu dipersiapkan terlebih dahulu.
Keenam, AUMA mengutip pesan almarhum H. Raden Panji Mohammad Noer: “Orang Madura jangan gampang saja menjual tanah ke pihak luar”.
85% Ulama Madura Sepakati Penolakan,
Informasi diperoleh dari KH. R. Ali Badri Zaini. Ia menyebut rapat BASSRA bersama ulama se-Madura baru selesai membahas industrialisasi di Bangkalan.
“Hasilnya, 85 persen ulama Madura sepakat menolak. Harus menunggu Madura jadi Provinsi dulu agar Provinsi Madura yang mengatur tata ruang sendiri,” papar KH. R. Ali Badri Zaini, Minggu (16/8/2026).
Ajakan Jadi Pelaku Ekonomi
Di sisi lain, beredar juga materi sosialisasi bertajuk “Masyarakat Jangan Hanya Menjadi Pekerja”. Materi itu mengajak warga Madura menjadi pelaku ekonomi, bukan penonton. Disebutkan peluang usaha seperti warung, transportasi, kos, bengkel, logistik, dan UMKM agar “investasi masuk, nilai ekonomi tinggal di Madura”.
Materi tersebut juga mencantumkan nama KH. Ali Badri Zaini sebagai Tokoh dan Ulama Madura dengan tagline “Bersama Membangun Ekonomi Madura yang Kuat, Mandiri, dan Berkelanjutan”(pnn)
