Portal Nusantara News.id,PAMEKASAN — DPRD Kabupaten Pamekasan menggelar rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Kamis (14/8/2026).
Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Pamekasan tersebut dimulai pukul 09.00 WIB. Agenda ini mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur”, sejalan dengan semangat peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Pelaksanaan agenda pidato kenegaraan tahun ini dimajukan dari jadwal biasanya pada 16 Agustus. Hal itu menyesuaikan agenda Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di tingkat pusat.
Paripurna dihadiri Bupati Pamekasan, Wakil Bupati Pamekasan, Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur, para Wakil Ketua DPRD, seluruh anggota DPRD, unsur Forkopimda, kepala OPD, Ketua KPU dan Bawaslu Pamekasan, unsur yudikatif, tokoh agama, tokoh masyarakat, insan pers, serta lima perwakilan veteran.
Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur mengatakan, mendengarkan pidato kenegaraan merupakan agenda wajib sekaligus bagian penting dari kehidupan konstitusional negara yang perlu diikuti seluruh unsur pemerintahan dari pusat hingga daerah.
“Melalui momentum ini kita dapat menyimak bersama capaian-capaian yang telah diraih bangsa dalam satu tahun terakhir. Sekaligus kita juga bisa melihat arah kebijakan pemerintah ke depan,” ujar Ali Masykur.
Menurutnya, pidato kenegaraan tidak boleh dimaknai sekadar seremoni. Substansi pidato Presiden harus menjadi salah satu pijakan bagi pemerintah daerah dalam menyelaraskan program pembangunan dengan prioritas nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Ali Masykur turut memberikan apresiasi terhadap capaian swasembada pangan nasional yang kembali diumumkan pemerintah. Ia menilai keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk TNI dan Polri.
“Peran TNI-Polri sangat besar dalam mendukung produksi komoditas strategis seperti jagung dan padi. Ini patut kita apresiasi,” katanya.
Ia kemudian mencontohkan Kabupaten Bangkalan yang disebutnya menjadi salah satu daerah dengan surplus beras tertinggi di Madura. Menurut Ali, salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah pola pemanfaatan lahan pertanian.
“Sehingga ketika musim kemarau tiba dan lahan tembakau tidak produktif, petani di sana tetap bisa menanam padi. Ini yang membuat Bangkalan surplus,” jelasnya.
Namun, di tengah berbagai capaian tersebut, Ali Masykur mengingatkan bahwa persoalan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus mendapat perhatian serius.
Ia menceritakan pengalamannya ketika melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah pelosok di Kabupaten Pamekasan. Dalam kunjungan tersebut, ia menemukan kondisi masyarakat yang menurutnya masih membutuhkan perhatian pemerintah.
Ali mengaku pernah menanyakan kepada warga mengapa di wilayah tersebut belum banyak terlihat pemasangan bendera Merah Putih menjelang peringatan kemerdekaan.
Jawaban warga tersebut, kata dia, cukup menggugah.
“Di sini belum merdeka, Pak. Belum merdeka secara ekonomi,” tutur Ali menirukan jawaban warga.
Pernyataan itu, lanjutnya, menjadi bahan evaluasi sekaligus renungan bahwa kemerdekaan harus mampu dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, terutama dari sisi ekonomi dan kesejahteraan.
“Harapan kita di usia 81 tahun ini, Indonesia benar-benar merdeka. Merdeka dari kemiskinan, merdeka dari keterpurukan, merdeka dari kejahatan seksual dan berbagai bentuk kejahatan lainnya,” tegas politikus PKB tersebut.
Selain persoalan kemiskinan, Ali Masykur juga menyoroti pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang saat ini tengah digencarkan pemerintah.
Menurutnya, program tersebut memiliki posisi strategis karena diproyeksikan menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk dalam penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH).
Karena memiliki anggaran besar dan fungsi strategis, Ali meminta pelaksanaan KDKMP dikawal secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat, dan insan pers.
“KDKMP ini bangunannya hampir seragam di semua desa. Anggarannya miliaran. Karena itu harus dikawal bersama, terutama oleh insan pers dan masyarakat,” ucapnya.
Ia menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan koperasi tersebut. Masyarakat, kata Ali, berhak mengetahui kapan koperasi mulai beroperasi, siapa pengelolanya, serta bagaimana sistem pengelolaan dan pertanggungjawabannya.
“Muara akhir dari semua program ini adalah kesejahteraan masyarakat. Perputaran ekonomi harus benar-benar berputar dari Koperasi Merah Putih. Jangan sampai niat baik ini justru tidak tepat sasaran,” jelasnya.
Ali berharap semangat dan cita-cita Presiden Republik Indonesia dapat diterjemahkan secara nyata hingga tingkat pemerintahan paling bawah.
“Jangan sampai Presiden memiliki cita-cita yang mulia, tetapi di tingkat bawah tidak diiringi dengan niat yang sama mulianya. Kita harus satu frekuensi untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur,” pungkasnya.
Rapat paripurna kemudian ditutup dengan doa bersama. Doa tersebut dipanjatkan untuk keselamatan bangsa, kemajuan Indonesia, serta kemakmuran masyarakat Kabupaten Pamekasan.(pnn)
