Portal Nusantara News.id, JAKARTA SELATAN – Harapan cerah pernah terbentang sangat lebar. Dapur pengolahan MBG di Pondok Pinang ini telah lulus ujian ketat: tiga kali disurvei, diperiksa kelengkapan dan kelayakan hingga rincian terkecil oleh petugas BGN. Segala syarat terpenuhi sempurna, pintu kesempatan tinggal menunggu satu langkah penunjukan pimpinan, saat itulah kesejahteraan ribuan tangan yang bergantung di sini siap terbangun kembali.
Namun harapan itu runtuh seketika. Tepat saat mendekati hari penentuan, pimpinan teratas ditangkap tangan oleh Kejaksaan Agung. Gelombang moratorium menyapu bersih: semua yang belum beroperasi, meski sudah siap sepenuhnya, dipaksa berhenti, terkunci rapat dalam penantian yang terasa begitu panjang dan menyakitkan.
Kini angin segar perubahan akhirnya bertiup kencang. Pucuk pimpinan baru tampil dengan suara lantang dan janji yang menyejukkan: habis sudah masa pungutan gelap, tamat riwayat jual beli izin! Ini sejalan dengan tekad baja Presiden Prabowo membasmi korupsi sampai ke akar, membangun pelayanan yang tulus melayani, bukan memeras. Hati kami pun mekar kembali: percaya bahwa kali ini hanya kemampuan dan keabsahan data yang menjadi penentu.
Sayangnya, kenyataan pahit kembali menampar keyakinan itu. Di tengah proses pengajuan yang semestinya bersih itu, tiba-tiba muncul tuntutan yang tak pantas: permintaan uang sebesar lima puluh juta rupiah, datang dari orang yang mengaku dekat lingkaran pejabat, seolah memegang kunci kekuasaan mutlak. Ketika kami berani menolak karena melanggar janji suci itu, ancaman terselubung pun dilontarkan: “bisa ditunda hingga tahun 2027, bahkan bisa hilang selamanya hak itu.”
Ini bukan sekadar ketidaknyamanan, ini penghinaan terang-terangan terhadap semangat perubahan! Bagaimana mungkin kewajiban mulia negara menyejahterakan rakyat, dijadikan barang dagangan untuk mengisi kantong pribadi? Bagaimana mungkin ancaman digunakan untuk memaksa orang jujur membayar yang bukan haknya?
Naluri kewartawanan kami kini menyala berkobar: ini bukan sengketa urusan perorangan. Jika dibiarkan, berarti segelintir oknum berani menantang arah kebijakan negara, merobek semangat pembaruan, dan mencemari nama baik institusi yang sedang berjuang bersih. Suara kami tak akan terbungkam! Kami tegaskan: kebenaran tak bisa dibeli, hak sah tak boleh digantungkan pada kemauan orang serakah.
Kami bersiap berdiri tegak, mengangkat fakta nyata setinggi langit, agar semua orang mendengar: kami mendukung pemimpin bersih, dan bersama-sama akan menyingkirkan segala noda yang masih berani bersembunyi di balik jubah kebijakan baru. Agar janji mulia itu bukan sekadar kata-kata manis semata, melainkan menjadi kenyataan yang terasa adil bagi seluruh anak bangsa.(pnn)
