Portal Nusantara News,id. PAMEKASAN — Dana Desa bukan sekadar angka yang tercantum dalam dokumen anggaran. Di balik setiap rupiah yang digelontorkan ke desa, terdapat harapan agar pembangunan benar-benar hadir di tengah masyarakat, membuka akses ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, sekaligus memperkuat kemandirian desa.
Di Kabupaten Pamekasan, pengelolaan Dana Desa dalam beberapa tahun terakhir telah membawa sejumlah perubahan. Jalan desa dibangun, jembatan diperbaiki, saluran irigasi ditingkatkan, fasilitas air bersih dikembangkan, serta berbagai sarana pelayanan masyarakat mulai mendapatkan perhatian.
Namun, keberhasilan tersebut tidak boleh membuat semua pihak berhenti melakukan evaluasi. Sebab, kemajuan antar-desa belum sepenuhnya merata. Ada desa yang telah mampu mengelola anggaran secara tertib dan mandiri, tetapi masih ada pula desa yang harus berjuang memperbaiki administrasi, perencanaan, pengawasan hingga pemberdayaan masyarakat.
Karena itu, ukuran keberhasilan Dana Desa seharusnya bukan semata-mata berapa besar anggaran yang terserap, melainkan seberapa besar perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.
Seberapa Besar Keberhasilan yang Telah Dicapai?
Salah satu keberhasilan paling mudah terlihat adalah tumbuhnya infrastruktur desa yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Jalan desa, jembatan, saluran irigasi, fasilitas air bersih, balai desa hingga tempat ibadah di sejumlah wilayah telah dibangun maupun diperbaiki. Infrastruktur tersebut memberikan dampak terhadap mobilitas masyarakat, termasuk memperpendek akses warga menuju ladang, pasar, sekolah maupun pusat pelayanan.
Di sisi lain, desa juga semakin memiliki ruang untuk menentukan arah pembangunannya sendiri.
Jika sebelumnya desa cenderung menunggu kebijakan dari atas, kini masyarakat memiliki ruang lebih besar untuk menyampaikan kebutuhan melalui musyawarah desa. Perencanaan pembangunan pun perlahan diarahkan agar lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat di tingkat paling bawah.
Kemampuan perangkat desa dalam mengelola keuangan juga mulai berkembang. Aparatur desa yang sebelumnya belum terbiasa menyusun anggaran, mencatat transaksi dan membuat laporan, kini secara bertahap mulai memahami mekanisme pengelolaan keuangan desa.
Kemajuan lain yang tidak kalah penting adalah tumbuhnya partisipasi masyarakat.
Warga mulai hadir dalam forum musyawarah, menyampaikan kebutuhan dan ikut mengawasi pembangunan. Kesadaran bahwa Dana Desa merupakan anggaran publik yang manfaatnya harus kembali kepada masyarakat mulai tumbuh.
Namun, capaian tersebut tetap harus dibaca secara kritis. Sebab, kualitas pengelolaan Dana Desa belum seragam. Masih terdapat kesenjangan kemampuan antar-desa, baik dari sisi sumber daya manusia, administrasi, perencanaan maupun pengawasan.
Kendala yang Masih Menghantui
Salah satu persoalan utama adalah kemampuan sumber daya manusia yang belum merata.
Banyak perangkat desa memiliki kemauan untuk bekerja dan melayani masyarakat. Namun, tidak semuanya memiliki kemampuan yang sama dalam memahami tata kelola keuangan, pencatatan, pelaporan maupun perubahan aturan yang terus berkembang.
Persoalan administrasi juga masih menjadi tantangan.
Kelengkapan bukti pengeluaran, pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan harus menjadi perhatian serius. Administrasi yang tidak tertib dapat menyulitkan proses pertanggungjawaban dan berpotensi menimbulkan persoalan ketika dilakukan pemeriksaan.
Persoalan berikutnya adalah kualitas perencanaan.
Perencanaan pembangunan idealnya benar-benar berangkat dari kebutuhan warga. Jangan sampai program hanya mengejar apa yang mudah dilaksanakan, sementara persoalan yang paling mendesak justru terabaikan.
Pengawasan dari dalam desa juga perlu diperkuat.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat, tokoh masyarakat serta kelompok warga memiliki ruang penting dalam mengawasi penggunaan anggaran. Pengawasan bukan hanya tugas aparat pemeriksa atau pemerintah di atas desa.
Justru, pengawasan yang dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pembangunan selesai akan jauh lebih efektif.
Selain itu, masih terdapat persoalan ketidakseimbangan antara pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat.
Pembangunan jalan, jembatan atau gedung memang penting. Namun, pembangunan manusia tidak boleh tertinggal. Pelatihan keterampilan, pengembangan usaha masyarakat, peningkatan kapasitas petani dan peternak, serta penguatan ekonomi lokal harus mendapatkan perhatian yang seimbang.
Sebab, bangunan fisik dapat berdiri dalam waktu singkat, tetapi kemandirian ekonomi masyarakat membutuhkan proses yang lebih panjang.
Ketergantungan Desa dan Tantangan Geografis
Persoalan lain yang perlu menjadi perhatian adalah masih tingginya ketergantungan desa terhadap transfer dana dari pemerintah.
Pendapatan asli desa di banyak wilayah masih terbatas. Padahal, setiap desa memiliki potensi yang dapat dikembangkan menjadi sumber ekonomi baru.
Kondisi geografis Pamekasan juga menjadi tantangan tersendiri.
Karakteristik wilayah yang memiliki kawasan dengan tanah berkarang, persoalan ketersediaan air serta sebagian masyarakat yang masih bergantung pada pertanian dan peternakan skala kecil membuat pembangunan tidak bisa menggunakan pendekatan yang sama untuk seluruh desa.
Setiap desa membutuhkan strategi sesuai karakter wilayah dan potensi masyarakatnya.
Tujuh Langkah Memperbaiki Pengelolaan Dana Desa
Pertama, pelatihan dan pendampingan harus dilakukan secara berkelanjutan.
Pengelolaan keuangan desa tidak cukup dipelajari sekali. Perangkat desa membutuhkan pembinaan yang terus-menerus agar mampu mengikuti perubahan regulasi dan tata kelola administrasi.
Kedua, perencanaan harus benar-benar dimulai dari bawah.
Musyawarah desa jangan hanya menjadi formalitas. Suara masyarakat harus menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan.
Ketiga, administrasi harus ditertibkan sejak awal.
Setiap transaksi harus memiliki bukti yang sah, dicatat secara tepat waktu dan dipertanggungjawabkan secara transparan.
Keempat, pengawasan masyarakat harus diperkuat.
BPD dan masyarakat harus diberikan ruang untuk mengetahui berapa anggaran yang diterima, ke mana anggaran digunakan dan apa hasil pembangunan yang dihasilkan.
Kelima, pembangunan fisik harus berjalan beriringan dengan pemberdayaan masyarakat.
Jalan dan jembatan penting, tetapi peningkatan keterampilan dan pendapatan masyarakat juga merupakan bagian dari pembangunan desa.
Keenam, potensi lokal harus dikembangkan.
Pamekasan memiliki potensi pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan dan berbagai produk lokal. Potensi tersebut perlu diolah agar memiliki nilai tambah dan mampu menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat maupun desa.
Ketujuh, transparansi harus menjadi budaya pemerintahan desa.
Informasi mengenai anggaran dan realisasi pembangunan harus mudah diketahui masyarakat. Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi untuk membangun kepercayaan.
Dana Desa Harus Menjawab Persoalan Lokal
Pengelolaan Dana Desa di Pamekasan juga harus mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah.
Persoalan tanah dan air, misalnya, tidak bisa diabaikan. Pembangunan irigasi, penyediaan air bersih serta pengelolaan lingkungan harus disesuaikan dengan kondisi alam setempat.
Potensi yang telah dimiliki masyarakat juga perlu dikembangkan.
Peternakan sapi, kambing dan domba, pertanian lahan kering, kerajinan, hasil laut dan berbagai produk lokal merupakan modal ekonomi yang sebenarnya telah berada di tengah masyarakat.
Tugas pemerintah desa adalah membantu meningkatkan nilai tambah melalui pelatihan, pengolahan, pengemasan dan pemasaran.
Selain itu, pembangunan desa juga harus mampu berjalan seiring dengan nilai sosial dan budaya masyarakat Pamekasan.
Musyawarah, gotong royong, penghormatan kepada tokoh masyarakat serta kearifan lokal dapat menjadi kekuatan sosial untuk menjaga keberhasilan pembangunan.
Kerja sama antardesa juga perlu diperkuat.
Persoalan jalan, irigasi, pasar, pengelolaan lingkungan maupun pengembangan ekonomi tidak selalu mengenal batas administratif desa. Karena itu, desa yang saling berbatasan perlu membangun sinergi agar program pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Penutup: Bukan Sekadar Serapan Anggaran
Pada akhirnya, keberhasilan Dana Desa di Kabupaten Pamekasan tidak seharusnya diukur dari seberapa besar anggaran yang terserap.
Ukuran yang lebih penting adalah seberapa tertib anggaran tersebut dikelola, seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat, dan seberapa kuat kepercayaan warga terhadap pemerintah desa.
Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan, administrasi harus diperbaiki, pengawasan harus diperkuat, sementara pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak boleh kalah oleh pembangunan fisik.
Namun, berbagai kemajuan yang telah dicapai menunjukkan bahwa desa memiliki kemampuan untuk berkembang ketika diberikan ruang, kepercayaan, pendampingan dan kesempatan untuk menentukan masa depannya sendiri.
Dana Desa pada akhirnya bukan sekadar tentang membangun jalan, jembatan atau gedung.
Dana Desa adalah tentang membangun manusia, memperkuat ekonomi masyarakat, menumbuhkan kepercayaan dan menciptakan desa yang mampu berdiri di atas kekuatannya sendiri.
Dengan tata kelola yang jujur dan tertib, perencanaan yang benar-benar berasal dari masyarakat, pengawasan yang kuat serta semangat gotong royong, desa-desa di Pamekasan memiliki peluang besar untuk tumbuh menjadi desa yang mandiri, sejahtera dan berkelanjutan.
Sebab, desa yang kuat bukan desa yang paling besar anggarannya, melainkan desa yang paling mampu mengubah setiap rupiah anggaran menjadi manfaat nyata bagi rakyat.(pnn)
