Portal Nusantara News.id,– Wacana pengembangan Kawasan Industri PT Wiraraja Madura Industrial Estate memunculkan perbedaan sikap di kalangan masyarakat Madura. Jika tokoh pemuda mendukung penuh, sebagian ulama meminta penundaan hingga Madura berstatus provinsi.
H. Syafi, tokoh pemuda Bangkalan Timur, menegaskan dukungannya terhadap industrialisasi. Ia menilai kehadiran industri sangat penting untuk kemajuan daerah, khususnya Bangkalan.
“Sangat setuju adanya industrialisasi demi kemajuan Madura khususnya Bangkalan. Insya Allah dengan adanya industri di kawasan Madura akan berdampak baik bagi masyarakat lokal khususnya Bangkalan,” tegas H. Syafi kepada _portal Nusantara News.id_, Senin (17/8/2026).
Alasan Dukung Industrialisasi
Menurut H. Syafi, industrialisasi akan membuka banyak peluang kerja baru bagi pemuda dan warga lokal. Perputaran ekonomi di desa-desa sekitar kawasan industri juga diprediksi meningkat.
“Jangan sampai kita hanya jadi penonton. Pemuda harus siap menjadi pelaku usaha, mulai dari UMKM, jasa, transportasi, sampai penyedia kebutuhan industri. Kalau dikelola bersama, ini bisa jadi lokomotif ekonomi baru Madura,” jelasnya.
Ia mengajak semua pihak duduk bersama agar investasi yang masuk benar-benar memberi manfaat dan tidak menimbulkan konflik sosial.
AUMA: Tunggu Madura Jadi Provinsi
Di sisi lain, Aliansi Ulama Madura (AUMA) melalui surat “Masukan AUMA Kepada BASSRA” meminta penolakan MoU tersebut. Ada 6 poin keberatan, mulai dari kekhawatiran masyarakat hanya jadi penonton, dampak sosial-budaya, hingga usulan agar menunggu Madura jadi Provinsi dulu agar tata ruang bisa diatur sendiri.
Dalam rapat bersama BASSRA, KH. R. Ali Badri Zaini menyebut 80 persen ulama Madura sepakat menolak dan meminta penundaan.
BASSRA: Belum Ada Keputusan Menolak atau Menerima
Menanggapi kabar penolakan tersebut, Sekretaris Jenderal Ulama BASSRA, KH. Syafik Rofii, meluruskan.
Ia mengatakan pertemuan yang berlangsung pada Minggu, 16 Agustus 2026 memang membahas isu industrialisasi di Bangkalan.
“Namun forum tersebut tidak menghasilkan keputusan untuk menolak ataupun menerima rencana tersebut. Masih butuh kajian lebih mendalam dan pelibatan seluruh elemen,” ujar KH. Syafik Rofii.
Di sisi lain, beredar juga materi sosialisasi “Masyarakat Jangan Hanya Menjadi Pekerja”. Materi itu mengajak warga Madura menjadi pelaku ekonomi agar “investasi masuk, nilai ekonomi tinggal di Madura”.
Tarik Ulur Kepentingan
Perbedaan sikap ini menunjukkan adanya tarik ulur antara kekhawatiran pelestarian nilai budaya-religi “Serambi Madinah” dengan semangat mengejar pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.
Hingga saat ini BASSRA masih menampung masukan dari berbagai pihak sebelum mengambil sikap resmi terkait MoU PT Wiraraja Madura Industrial Estate.(Pnn)
