PORTAL NUSANTARA NEWS.id. SAMPANG – Bawaslu Kabupaten Sampang diduga melakukan tindakan Aneh serta Sampang akan dibuat bola panas, hal demikian sangat Nampak arah tindakannya.Padahal Pilkada dan Pilgub Sampang sudah selesai dan hasil perolehan pun sudah di ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sampang,
Menurut Ketua Tim Hukum Paslon 02 Jimad Sakteh H. Ach Bahri, SH., MH., Undangan Klarifikasi Terhadap 22 PJ/Kades Oleh Bawaslu Kontek nya Tidak Relevan, Sebab sebagai Mana Perbawaslu Yang seharusnya di Klarifikasi Adalah Pelapor, Terlapor, Saksi dan Ahli.
Dia juga Menegaskan Dimanapun Sesuai Aturan dan Undang undang Pelaporlah Yang Harus Bisa Menghadirkan Bukti Bukan Malah Memanfaatkan Pihak Lain, Bahkan seolah-olah mewajibkan PJ/Kades dengan Membawa Dokumen atau Surat Keterangan Dan lain Sebagai nya, Se akan akan PJ/Kades Yang Menjadi Pelapor Dengan Harus menyediakan Bukti, Ini kan Lucu. Ucap Bahri Sabtu, 7/12/2024.
Salah Satu Point Undangan Klarifikasi Mengharuskan Terundang Membawa Dokumen Status Pemilih dan surat Keterangan Kematian, Hal ini juga ditanggapi secara Tegas Oleh M. Muhlis LO Paslon 02.
Divisi LO Paslon 02 M. Muhlis, menilai bahwa persoalan terkait DPT seharusnya sudah selesai sejak lama. “Data DPT disusun berdasarkan DP4 dari Kemendagri, lalu diverifikasi melalui tahapan DPS dan DPSHP. Semua proses itu sudah melibatkan tanggapan masyarakat, PPS, PPK, hingga KPU. Jika Bawaslu tidak mencatat masalah sejak awal, kenapa sekarang justru memunculkan persoalan ini?” ujarnya.
Menurut Muhlis, seluruh LO paslon, termasuk Pihak Paslon 01 dan 02, telah menandatangani pengesahan DPT. Artinya, DPT yang digunakan pada pemilu 27 November 2024 dianggap valid dan telah disepakati.
Selain Itu Bachri Menjelaskan Bahwa Sekalipun Terlapor KPPS maka sesuai Masa kerja Tgl 08 Desember 2024 Sudah Berakhir Dan Boleh Saja Jika Dipanggil Tidak Hadir Dikarenakan Tugas dan Fungsi Sebagai KPPS Bagian Dari Penyelenggara Sudah Selesai, dan Sudah Menjadi Masyarakat Sipil Biasa.
Merujuk pada jadwal yang ditetapkan dalam Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2024, masa kerja KPPS dimulai sejak hari pelantikan pada 7 November 2024 dan akan berakhir pada 8 Desember 2024”. Pungkasnya.
Sementara Divisi Saksi Paslon 02 Joni Berharap,
“Bawaslu Tidak Gegabah mengambil Tindakan Yang dapat merusak Kredibilitas nya Sendiri, Undangan Klarifikasi PJ/Kades dan Pemanggilan KPPS Jika Banyak yang tidak Hadir maka akan menjadi hal yang sangat Lucu, Mengingat masa kerja KPPS sudah berakhir Tepat Tanggal 08/12/2024, aan ini bisa Menjadi Blunder sebagai sebuah kebijakan yang Kurang efektif.”
Saya percaya Bawaslu Sampang bisa Profesional, Oleh karenanya Kami Tim 02 berharap Bawaslu Bijaksana dalam bertindak dan Tidak Melampaui Kewenangan serta tetap berpegang Pada aturan yang berlaku, Kami yakin Bawaslu Sampang Bisa Menjaga Kredibilitasnya Sendiri, Tutup Joni.
ABU
