Portal Nusantara News.id,-Pamekasan – Keresahan melanda masyarakat Kabupaten Pamekasan akibat sulitnya mendapatkan gas elpiji 3 kilogram (kg) sepanjang 2026. Kondisi ini paling dirasakan warga di Kecamatan Tlanakan, terutama kalangan ibu rumah tangga yang bergantung pada gas subsidi untuk kebutuhan memasak sehari-hari.
Salah satu warga Tlanakan, mengaku kesulitan mendapatkan gas elpiji saat hendak menyiapkan sarapan. Ia bahkan terpaksa menunda aktivitas memasak karena stok gas di sejumlah toko kosong.
“Saya dengar gas elpiji akan langka, jadi saya siapkan dua tabung. Tapi waktu itu saya keliling ke beberapa toko tetap tidak dapat, akhirnya harus menunggu sampai besok,” keluhnya.
Kelangkaan yang dirasakan warga ini turut dibenarkan oleh para pedagang. Yuyun, salah seorang penjual gas elpiji di Kecamatan Tlanakan, mengungkapkan bahwa permintaan melonjak drastis dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan, stok yang baru datang pada waktu Maghrib bisa habis hanya dalam hitungan jam.
“Kalau sekarang bukan hanya warga sini, dari Pakong sampai Nyalaran juga banyak yang cari ke sini. Kadang malam datang, pagi sudah habis,” ujarnya.
Meski pasokan cepat menipis, harga gas elpiji masih relatif stabil di kisaran Rp19.000 per tabung. Namun, Yuyun tidak menampik sempat muncul kepanikan di kalangan pedagang akibat isu kenaikan harga, yang memicu sebagian pangkalan menaikkan harga secara sepihak.
Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Bagian Perekonomian Setkab Pamekasan, Bachtiar Effendy, menegaskan bahwa fenomena ini bukan murni kelangkaan, melainkan akibat lonjakan permintaan di masyarakat.
“Bukan langka sebenarnya, hanya permintaan di lapangan yang tinggi. Ini dipicu banyaknya kegiatan seperti hajatan, musim panen padi, dan aktivitas lainnya yang membutuhkan gas elpiji dalam jumlah besar,” jelasnya.
Meski demikian, Bachtiar mengakui adanya indikasi kenaikan harga di tingkat pangkalan akibat kepanikan informasi yang beredar. Pemerintah daerah pun diharapkan segera melakukan langkah pengawasan agar distribusi tetap lancar dan harga tetap terkendali.
Situasi ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk memastikan distribusi gas subsidi tepat sasaran, sekaligus mencegah praktik penimbunan yang dapat semakin memperparah keresahan masyarakat.(Pnn)
