PORTALNUSANTARANEWS.id, SAMPANG – Masa kepemimpinan Penjabat (PJ) Bupati Sampang, Rudi Arifianto (RA), sejak awal hingga menjelang akhir jabatannya terus diwarnai berbagai persoalan serius. Mulai dari dugaan intimidasi, bongkar pasang pejabat, hingga proyek-proyek APBD yang masih bermasalah, menjadi sorotan publik.
Salah satu isu yang mencuat adalah dugaan intimidasi terhadap PJ Kepala Desa Ragung, Kecamatan Pangarengan, yang dilaporkan ke Polres Sampang pada Februari 2024, hanya beberapa hari setelah Rudi resmi menjabat sebagai PJ Bupati.
Belum selesai dengan persoalan tersebut, kepemimpinannya juga diwarnai polemik mengenai proyek-proyek APBD yang hingga kini belum rampung, meski masa kontraknya hampir habis.
Sorotan tajam kini diarahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang, yang dinilai kurang aktif dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap pelaksanaan proyek-proyek daerah. Ketua Investigasi Team Garuda08, Mas Ulul, menyampaikan kritik pedas terhadap kinerja DPRD.
“Sebagai lembaga pengawas, DPRD harus tegas. Jangan hanya menunggu laporan administratif, tapi harus turun langsung ke lapangan. Jangan sampai DPRD terlihat pasif, hanya duduk diam tanpa tindakan,” ujar Mas Ulul.
Ia juga menegaskan pentingnya sanksi bagi kontraktor yang tidak memenuhi spesifikasi kontrak. Menurutnya, kontraktor semacam itu harus di-blacklist agar tidak bisa lagi mengikuti proyek APBD di masa mendatang.
Transparansi Pemerintah Dipertanyakan
Mas Ulul menilai bahwa keterlambatan penyelesaian proyek serta minimnya transparansi dari PJ Bupati Rudi Arifianto semakin menambah kekecewaan masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, PJ Bupati belum memberikan tanggapan atas permasalahan yang disorot oleh masyarakat maupun investigasi yang dilakukan oleh Team Garuda08.
“Pak Rudi masih memiliki waktu untuk memastikan proyek-proyek ini selesai dengan baik. Namun, jika tidak ada kejelasan, masyarakat akan semakin kecewa. Kami menuntut transparansi dan tanggung jawab atas setiap proyek yang didanai APBD,” tambahnya.
Dengan waktu yang semakin sempit, masyarakat Sampang berharap DPRD dan pemerintah daerah segera bertindak untuk menyelesaikan persoalan ini.
Mereka menginginkan laporan yang jelas mengenai status proyek-proyek APBD dan langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai standar yang ditetapkan.
Apakah PJ Bupati Rudi Arifianto dan DPRD Sampang akan mengambil langkah tegas sebelum masa jabatan berakhir? Atau, apakah permasalahan ini akan terus menggantung tanpa penyelesaian? Warga Sampang kini menantikan tindakan nyata dari pemerintah daerah.(Pnn)
ABU
